Politeknik negeri Batam

Politeknik Batam diaktifkan lagi

Data pengangguran tingkat nasional tahun 2008 memperlihatkan, alumni pendidikan akademik (S1) ternyata masih banyak yang menganggur, jauh melebihi jumlah alumni pendidikan vokasi (D3) yang belum mendapatkan pekerjaan. Realitas ini memicu pemerintah menugaskan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk mengembangkan pendidikan vokasi melalui pendirian politeknik baru. Realisasinya, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mencanangkan program pendirian politeknik baru berjumlah ratusan, tersebar di seluruh pelosok tanah air. Lebih jauh lagi, Depdiknas juga mengkampanyekan secara besar-besaran pentingnya pendidikan kejuruan setingkat sekolah menengah, SMK.Perhatian pemerintah yang tinggi terhadap pendidikan kejuruan dan vokasi patut disyukuri dan didukung karena sudah sesuai dengan tuntutan ketersediaan tenaga kerja terampil bagi perekonomian berbasis industri, baik manufaktur, pertanian, maupun jasa. Ditinjau dari jumlah kebutuhannya, maka tenaga kerja terampil berpendidikan SMK tentu paling banyak diperlukan, kemudian diikuti oleh tenaga terampil berpendidikan vokasi dan akademik. Promosi pentingnya pendidikan kejuruan dan vokasi bagi upaya penyediaan tenaga kerja terampil perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami. Harus terus diupayakan agar pendidikan kejuruan dan vokasi menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan masa depannya. Kecenderungan masyarakat memilih pendidikan akademik karena gelarnya yang mentereng harus dicegah.
Sadar akan mahalnya pembangunan lembaga pendidikan, terlebih pendidikan vokasi yang sarat dengan materi praktek, Ditjen Dikti mengaktifkan kembali politeknik yang telah dilebur kedalam perguruan tinggi berorientasi akademik. Politeknik Batam yang telah diubah menjadi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) pada 2007 yang lalu, akhirnya diaktifkan kembali sebagai perguruan tinggi berorientasi vokasi yang mandiri. Bahkan, sesuai dengan program pemerintah yang mulai menaruh perhatian tinggi terhadap pendidikan vokasi, statusnya akan ditingkatkan, dari perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi Badan hukum Pendidikan milik Pemerintah (BHPP), perguruan tinggi negeri (PTN) versi baru.

Bagi provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki tiga daerah berstatus Free Trade Zone (FTZ), yaitu Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), keberadaan BHPP Politeknik Batam tentu sangat membantu bagi upayanya menyediakan tenaga kerja terampil di BBK. Diyakini, tenaga kerja terampil yang dididik di daerah investasi tentu akan memiliki daya tahan kerja lebih tinggi (turn over akan rendah). Keyakinan ini akan semakin tinggi bila peserta didik atau calon tenaga terampilnya adalah putera-puteri tempatan yang diberi beasiswa oleh pemerintah daerah. Keberadaan BHPP Politeknik Batam layak menjadi bagian dari promosi bagi para calon investor, yaitu terjaminnya ketersediaan tenaga kerja terampil di lokasi investasi.

Sebagai BHPP, pengembangan Politeknik Batam akan didukung oleh Depdiknas yang semakin peduli terhadap pendidikan vokasi. Peran Depdiknas (pemerintah) bagi investasi dan pengoperasian yang diperlukan BHPP tertulis jelas pada UU BHP. Sebagai BHPP di FTZ, Politeknik Batam harus mampu mengembangkan diri agar dapat menghasilkan tenaga kerja dengan berbagai jenis keterampilan guna memenuhi kebutuhan industri. Kedua variabel di atas akan menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan BHPP Politeknik Batam di masa mendatang.